Saturday, January 21, 2017

RUHUT: Ahok Bicara Fakta, Tidak Ajak Berkhayal

Jakarta - Debat cagub cawagub DKI Jakarta berlangsung sengit. Banyak penilaian terkait siapa yang menang dan kalah dalam debat ini.

Juru Bicara pasangan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok - Djarot Siaful Hidayat, Ruhut Sitompul mengatakan, tidak perlu sulit melihat siapa yang unggul pada debat putaran pertama ini. Komentar di media sosial juga dianggap cukup mewakili suara masyarakat.

Baca Berita Lainnya: 
Ahok Dinyatakan 100 Persen Bersih Dari Korupsi Oleh KPK
Tuntut FPI Dibubarkan, Ratusan Ribu Rakyat Jawa Barat Padati Gedung Sate Hari Ini
ACTA Cabut Gugatan terhadap Ahok di PN Jakarta Utara
Ahok: Ada Yang Setuju Jika Saya Jadi Gubernur ?
Ratusan Anggota Ormas Tolak Kedatangan Habib Rizieq di Bandara Kualanamu
Habib Rizieq Dituding Menistakan Agama, Begini Komentar Ketua MUI
Pernyataan Sikap GP Ansor Menolak Kedatangan Rizik Shihab di Seluruh Indonesia, VIDEO
Pakar Hukum : Ahok Berpeluang Bebas Dari Tindak Pidana, Setujukan Anda?


"Kalau kita lihat di medsos kan enggak enak. Kita lihat di medsos debat rata-rata mengatakan Ahok seng ada lawang (tidak ada lawan). Kalau dinilai Ahok Djarot 70, biar yang lain 30 bagi-bagi," ujar Ruhut di Taman Kalijodo, Jakarta, Sabtu (14/1/2017). Seperti yang dikutip dari liputan6.com

Bukan tanpa alasan masyarakat memberikan nilai baik kepada Ahok-Djarot. Segala hal yang disampaikan selama debat kemarin merupakan fakta yang sudah dikerjakan.

Dan tentu jauh berbeda dengan dua pasangan lainnya. Ruhut menilai kedua pasangan Agus-Sylvi dan Anies-Sandi hanya memberi janji dan mimpi.

"Karena Ahok bicara fakta, Ahok tidak mengajak menghayal," pungkas Ruhut.

Sumber: https://bacaberitanih.blogspot.co.id/2017/01/ruhut-ahok-bicara-fakta-tidak-ajak.html

Pakar Hukum : Ahok Berpeluang Bebas Dari Tindak Pidana, Setujukan Anda?

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) berpeluang bebas di pengadilan. Jaksa penuntut umum (JPU) diyakini bakal mengalami kesulitan membuktikan dakwaan perkara penistaan agama yang dikenakan kepada Ahok dalam persidangan nantinya.

"Tindakan menista agama yang dilakukan di muka publik bahkan direkam dan dilakukan menjelang pilkada dimana Pak Basuki menjadi salah satu calon gubernur, sangat tidak logis dan justru merugikan kepentingannya sendiri. Fakta ini tentu menambah beban JPU dalam pembuktian," kata pakar hukum dari Unpar, Bandung, Agustinus Pohan, saat dihubungi Suara Pembaruan dari Jakarta, Kamis (17/11). Seperti yang berhasil kami kutip dari beritasatu.com berikut ini.

Baca Berita Lainnya: 
Ahok Dinyatakan 100 Persen Bersih Dari Korupsi Oleh KPK
Tuntut FPI Dibubarkan, Ratusan Ribu Rakyat Jawa Barat Padati Gedung Sate Hari Ini
ACTA Cabut Gugatan terhadap Ahok di PN Jakarta Utara
Ahok: Ada Yang Setuju Jika Saya Jadi Gubernur ?
Ratusan Anggota Ormas Tolak Kedatangan Habib Rizieq di Bandara Kualanamu
Habib Rizieq Dituding Menistakan Agama, Begini Komentar Ketua MUI
Pernyataan Sikap GP Ansor Menolak Kedatangan Rizik Shihab di Seluruh Indonesia, VIDEO
Pakar Hukum : Ahok Berpeluang Bebas Dari Tindak Pidana, Setujukan Anda?


Pohan menampik saat disinggung perkara Ahok sulit dibuktikan nantinya di pengadilan lantaran penyidik Polri memiliki keraguan meningkatkan status kasus Ahok dari penyelidikan ke penyidikan. Dia menilai, kesulitan pembuktian tidak otomatis dapat diukur dari tidak bulatnya sikap penyidik.

Menurutnya, dalam perkara penistaan agama, jaksa patut membuktikan adanya unsur penistaan. Dalam kaitan Ahok, kata Pohan, masih terjadi perdebatan apakah pernyataan Ahok yang menyebut surat Al Maidah 51 dapat dikategorikan sebagai penistaan.

"Persoalan lainnya adalah kewajiban untuk membuktikan bahwa pernyataan tersebut secara sengaja untuk menista. Dalam hal ini setidaknya harus dibuktikan adanya kesadaran dari Pak Basuki bahwa pernyataannya tersebut mempunyai makna penistaan. Pembuktiannya dapat dilakukan secara normatif, artinya tidak bergantung pada adanya pengakuan, dalam hal tidak ada pengakuan, maka pembuktian masalah "kesengajaan" merupakan hal yang sangat tidak mudah," ujarnya.

Pohan juga membantah dalil yang menyebut Pasal 156a KUHP untuk menjerat Ahok merupakan delik formil yang tidak harus dibuktikan adanya niat jahat (mens rea) dari pelaku. Menurutnya, mens rea merupakan syarat mutlak dalam setiap tindak pidana.

"Mens rea merupakan syarat mutlak untuk setiap tindak pidana, dengan sendirinya termasuk dalam delik formil. Asas hukum yang dianut kita adalah 'tiada pidana tanpa kesalahan'," katanya.

Sedangkan pakar hukum pidana, Andi Hamzah, bersikap sebaliknya. Dia menilai, kasus dugaan penistaan agama yang membelit Ahok tergolong mudah dibuktikan. Sebab, perkara penistaan agama yang diatur dalam Pasal 156a KUHP merupakan delik formil yang tidak perlu membuktikan adanya niat jahat dari pelaku.

"Itu terlalu mudah dibuktikan karena delik formil begitu diucapkan terjadi delik," kata Andi Hamzah.

Ahok mengucapkan serangkaian kalimat salah satunya, "dibohongi pakai surat Al Maidah 51 " saat berbicara di hadapan warga Kepulauan Seribu. Buntutnya, pernyataan tersebut menuai polemik dan Ahok ditersangkakan Mabes Polri, Rabu (16/11), kendati penyidik Polri terpecah melihat kasus tersebut.

Menurut Andi Hamzah, kasus Ahok tak jauh berbeda dengan kasus Lia Eden yang dipidana 2 tahun penjara karena mengaku mendapat wahyu dari Malaikat Jibril pada tahun 2006. Lia Eden mengucapkan hal itu tanpa mengutip satupun ayat Al Quran.

Dengan demikian, Andi menilai, tugas berat berada di pundak penasehat hukum Ahok untuk membuktikan tidak adanya unsur penistaan dalam Pasal 156a KUHP dan Pasal 28 ayat 2 UU ITE yang disangkakan kepada Ahok.

"Itu tugas penasehat hukum untuk membuktikan di pengadilan," katanya. (beritasatu.com)

Sumber: https://bacaberitanih.blogspot.co.id/2016/12/pakar-hukum-ahok-berpeluang-bebas-dari.html

Ahok Dinyatakan 100 Persen Bersih Dari Korupsi Oleh KPK

Akhirnya, pengumuman yang ditunggu tunggu oleh masyarakat telah diumumkan oleh KPK, terkait apakah Ahok memang melakukan pelanggaran dalam pembelian atau tidak dalam kasus sumber waras.

KPK mengumumkan bahwa tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam pembelian lahan di RS Sumber Waras seperti yang dituduhkan banyak pihak.

“Berdasarkan apa yang kami terima, Penyidik kami tidak menemukan perbuatan melawan hukum dalam pembelian lahan sumber waras), penyidik kami lho ya,”tegas Ketua KPK, Agus Raharjo.

Baca Berita Lainnya: 
Ahok Dinyatakan 100 Persen Bersih Dari Korupsi Oleh KPK
Tuntut FPI Dibubarkan, Ratusan Ribu Rakyat Jawa Barat Padati Gedung Sate Hari Ini
ACTA Cabut Gugatan terhadap Ahok di PN Jakarta Utara
Ahok: Ada Yang Setuju Jika Saya Jadi Gubernur ?
Ratusan Anggota Ormas Tolak Kedatangan Habib Rizieq di Bandara Kualanamu
Habib Rizieq Dituding Menistakan Agama, Begini Komentar Ketua MUI
Pernyataan Sikap GP Ansor Menolak Kedatangan Rizik Shihab di Seluruh Indonesia, VIDEO
Pakar Hukum : Ahok Berpeluang Bebas Dari Tindak Pidana, Setujukan Anda?


Agus Raharjo menegaskan, jika tidak ditemukan perbuatan yang melawan huku, berarti kasus sumber waras telah selesai.

“Jika tidak ditemukan unsur perbuatan melawan hukum, berarti kasus ini selesai,” ujarnya.

Sebelum menambil keputusan ini, KPK bekerja sama dengan beberapa ahli untuk membantu menganalisa kasus ini.

Agus mengatakan bahwa para ahli menyebutkan Nilai Jual Objek Pajak harganya paling baru.

“Untuk kasus sumber waras, kita secara khusus berkoordinasi dengan ahli dari UGM,” tegasnya.

Dikutip dari Detik, tentang hasil Audit BPK yang menemukan kerugian negara Rp. 191 Miliar, KPK akan meminta klarifikasi ke BPK.

“Sekitar minggu depan, kita akan memanggil BPK untuk klarifikasi,” tegas Agus.

“Ahli menegaskan bahwa NJOP kan menggunakan harga yang paling baru,” ucap Agus.

Gubernur DKI Jakarta, ahok, sebelumnya menilai bahwa BPK tidak berdasar karena terpatok pada Nilai Jual Pbjek Pajak 2013, dan Pemprov DKI membelinya pada tahun 2014. Dokumen peepasan hak lahan ditandangani bukan pada tahun 2013, namun pada tanggal 17 Desember 2014.

Perbedaan NJOP itulah yang menjadi awal muara keributan antara BPK dan Ahok. Membuat Ahok dan BPKsering saling serang dan adu argumen.

Sumber: http://portalnewsindo.blogspot.com/2016/09/ahok-dinyatakan-100-persen-bersih-dari.html?m=1#

Tuntut FPI Dibubarkan, Ratusan Ribu Rakyat Jawa Barat Padati Gedung Sate Hari Ini

Ratusanribu orang massa memadati Jalan Diponegoro, Kota Bandung tepatnya di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (19/1/2017). Mereka berasal dari sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang berada di Jawa Barat, yakni Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) beserta komunitas Sunda, Tomas dan elemen masyarakat lainnya.

Dengan berpakaian serba hitam, mereka duduk beralaskan aspal. Selain itu, di area tengah tampak sebuah panggung persegi. Satu per satu orang naik ke atas panggung dan menyuarakan aspirasinya.

Baca Berita Lainnya: 
Ahok Dinyatakan 100 Persen Bersih Dari Korupsi Oleh KPK
Tuntut FPI Dibubarkan, Ratusan Ribu Rakyat Jawa Barat Padati Gedung Sate Hari Ini
ACTA Cabut Gugatan terhadap Ahok di PN Jakarta Utara
Ahok: Ada Yang Setuju Jika Saya Jadi Gubernur ?
Ratusan Anggota Ormas Tolak Kedatangan Habib Rizieq di Bandara Kualanamu
Habib Rizieq Dituding Menistakan Agama, Begini Komentar Ketua MUI
Pernyataan Sikap GP Ansor Menolak Kedatangan Rizik Shihab di Seluruh Indonesia, VIDEO
Pakar Hukum : Ahok Berpeluang Bebas Dari Tindak Pidana, Setujukan Anda?


Kegiatan ini merupakan apel bersama masyarakat Jawa Barat. Dalam kegiatan ini, mereka mendesak pembubaran terhadap Front Pembela Islam (FPI).

Selain dihadiri oleh gabungan ormas, kegiatan ini pun dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat sunda dan Sukmawati Soekarnoputri.

Kegiatan ini juga mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Polrestabes Bandung mengerahkan ratusan personel untuk mengamankan kegiatan ini.

“Jumlah massa lebih kurang 200.000 orang,” kata Kassubag Humas Polrestabes Bandung, Kompol Renny Marthaliana, Kamis( 19/1).

Renny menambahkan, dua kantong parkir telah dipersiapkan di seputar lapangan Gasibu.

“Lokasi parkir kami menyiapkan di kawasan Monumen Perjuangan dan di Pusdai,” ujarnya.

Sedang untuk pengamanan, lanjut Renny, pihak kepolisian menerjunkan ribuan personilnya dan unit barracuda.

“Ada 700 personel dari Polrestabes Bandung ditambah 2 SSK dari Brimob Polda Jabar,” ujar Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Hendro Pandowo kepada wartawan di lokasi.(anekainfounik.net)

Sumber: http://www.funesia.net/2017/01/tuntut-fpi-dibubarkan-ratusan-ribu.html

ACTA Cabut Gugatan terhadap Ahok di PN Jakarta Utara

Ali Hakim Lubis (perwakilan kelompok) lewat pengacaranya dari Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) mencabut gugatan terhadap Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkait pidato Ahok di Kepulauan Seribu pada akhir September tahun lalu.

Pencabutan dilakukan pada sidang perdana gugatan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis (17/1/2017). Lubis dan pihak pengacaranya mengajukan perkara itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 8 Desember 2016.

Adanya pencabutan perkara itu disampaikan tim pengacara Ahok dari Tim Advokasi Bhinneka Tunggal Ika BTP dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis malam. Hal itu juga dibenarkan Pembina ACTA, Habiburokhman, saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat ini.

Baca Berita Lainnya: 
Ahok Dinyatakan 100 Persen Bersih Dari Korupsi Oleh KPK
Tuntut FPI Dibubarkan, Ratusan Ribu Rakyat Jawa Barat Padati Gedung Sate Hari Ini
ACTA Cabut Gugatan terhadap Ahok di PN Jakarta Utara
Ahok: Ada Yang Setuju Jika Saya Jadi Gubernur ?
Ratusan Anggota Ormas Tolak Kedatangan Habib Rizieq di Bandara Kualanamu
Habib Rizieq Dituding Menistakan Agama, Begini Komentar Ketua MUI
Pernyataan Sikap GP Ansor Menolak Kedatangan Rizik Shihab di Seluruh Indonesia, VIDEO
Pakar Hukum : Ahok Berpeluang Bebas Dari Tindak Pidana, Setujukan Anda?


"Pada hari ini (Kamis, 19/1/2017) di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara Sdr. Ali Hakim Lubis, SH (Perwakilan Kelompok) melalui kuasa hukumnya dari Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) mencabut gugatannya terhadap Basuki Tjahaja Purnama, dengan perkara nomor 599/Pdt.G/2016/PN.JKT.Utara," bunyi siaran pers dari Tim Advokasi Bhinneka Tunggal Ika BTP.

Tim Advokasi Bhinneka Tunggal Ika BTP menyatakan, Ali Hakim Lubis dalam gugatannya kepada Ahok meminta ganti kerugian materiil, yaitu surat permintaan maaf satu halaman penuh di sembilan surat kabar nasional. Ali Hakim Lubis, dalam gugatan tersebut, juga meminta ganti kerugian materiil sebesar Rp 470 miliar.

Habiburokhman membenarkan pencabutan gugatan tersebut. Menurut dia, dasar gugatan itu diajukan adalah Pasal 98 Ayat 1 KUHAP.

Pasal itu mengatur, "Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu".

Pihaknya menilai, pidato Ahok di Kepulauan Seribu merugikan sehingga digugat. Pihaknya ingin agar gugatan digabungkan dalam sidang pidana penodaan agama oleh Ahok yang saat ini digelar di Auditorium Kementerian Pertanian di Ragunan, Jakarta Selatan. Namun, majelis hakim di PN Jakarta Utara memutuskan memisahkan sidang.

"Kami kecewa dengan sikap PN Jakut yang membentuk majelis hakim sendiri dengan register perkara berbeda dengan perkara pidana sehingga sidang tidak digabung dengan perkara pidana," ujar Habiburokhman.

Pihaknya memutuskan untuk mencabut gugatan di PN Jakarta Utara karena merasa sia-sia jika sidang dilangsungkan terpisah.

"Kalau sidang dilaksanakan terpisah maka gugatan kami akan sia-sia," kata dia.

Sumber: http://megapolitan.kompas.com/read/2017/01/20/09012381/acta.cabut.gugatan.terhadap.ahok.di.pn.jakarta.utara

Ahok: Ada Yang Setuju Jika Saya Jadi Gubernur ?

Ratusan Anggota Ormas Tolak Kedatangan Habib Rizieq di Bandara Kualanamu

Ratusan orang anggota organisasi kemasyarakatan mendatangi Bandara Kualanamu, Rabu, (28/12/2016). Mereka datang untuk menolak kedatangan Ketua Umum, Front Pembela Islam, Habib Rizieq yang dijadwalkan menghadiri acara di Medan.

Habib Rizieq di Bandara Kualanamu ini tampak mendapat pengawalan khusus dari kepolisian. Anggota Brimob bahkan dikerahkan untuk membantu pengamanan.

Baca Berita Lainnya: 
Ahok Dinyatakan 100 Persen Bersih Dari Korupsi Oleh KPK
Tuntut FPI Dibubarkan, Ratusan Ribu Rakyat Jawa Barat Padati Gedung Sate Hari Ini
ACTA Cabut Gugatan terhadap Ahok di PN Jakarta Utara
Ahok: Ada Yang Setuju Jika Saya Jadi Gubernur ?
Ratusan Anggota Ormas Tolak Kedatangan Habib Rizieq di Bandara Kualanamu
Habib Rizieq Dituding Menistakan Agama, Begini Komentar Ketua MUI
Pernyataan Sikap GP Ansor Menolak Kedatangan Rizik Shihab di Seluruh Indonesia, VIDEO
Pakar Hukum : Ahok Berpeluang Bebas Dari Tindak Pidana, Setujukan Anda?


Pengawalan ketat dilakukan di areal bandara dan sepanjang jalan arteri menuju bandara setiap persimpangan dijaga oleh pihak Kepolisian. Meski ada ratusan massa yang datang, namun hingga Habib Rizieq meninggalkan Bandara Kualanamu dan menuju Medan kondisi di bandara tetap berjalan normal.

Ketua Harian Laskar Merah Putih Sumut, S Arindo mengatakan, mereka menolak kedatangan Habib Rizieq. Meski berdasarkan jadwal kedatangan Habib Rizieq ke Medan untuk mengikuti Tabliq Akbar namun tetap saja mereka menilai dengan negatif.

“Kami yang menolak hari ini ada delapan elemen unsur ormas dan organisasi pemuda. Kami tidak mau Medan ini diobok-obok seperti di Jakarta kemarin. Karena Medan ini sudah aman dan damai. Kalau untuk berdakwah silahkan,” katanya.

Kedatangan Ormas ini pun sebelumnya sempat membuat sedikit kerepotan pihak kepolisian meskipun mereka datang tidak melakukan orasi dan membawa spanduk. Beruntung negosiasi dilakukan oleh pihak kepolisian dan selanjutnya dapat diterima oleh massa.

Selanjutnya setelah mendapat pengarahan dari Kasat Intel Polres Deliserdang, AKP M Simarmata merekapun kemudian meninggalkan terminal penumpang bandara.

Sumber: http://www.wajibtau.com/berita/ratusan-anggota-ormas-tolak-kedatangan-habib-rizieq-di-bandara-kualanamu-20931.html

Habib Rizieq Dituding Menistakan Agama, Begini Komentar Ketua MUI

Ketua Majelis Ulama Indonesia KH Ma’ruf Amin mengomentari kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Habib Rizieq Shihab.

“Saya belum mengetahui apa yang dilaporkannya itu, apa betul itu masuk penistaan apa tidak. Jadi kita melihat dulu,” kata Ma’ruf usai menghadiri rapat kerja daerah dan ta’aruf MUI Sulawesi Selatan di Hotel Sahid Jaya Makassar, Selasa (27/12/2016).

Ia mengaku akan melihat video atau rekamannya dulu sebelum memastikan apakah Rizieq menistakan agama.

Baca Berita Lainnya: 
Ahok Dinyatakan 100 Persen Bersih Dari Korupsi Oleh KPK
Tuntut FPI Dibubarkan, Ratusan Ribu Rakyat Jawa Barat Padati Gedung Sate Hari Ini
ACTA Cabut Gugatan terhadap Ahok di PN Jakarta Utara
Ahok: Ada Yang Setuju Jika Saya Jadi Gubernur ?
Ratusan Anggota Ormas Tolak Kedatangan Habib Rizieq di Bandara Kualanamu
Habib Rizieq Dituding Menistakan Agama, Begini Komentar Ketua MUI
Pernyataan Sikap GP Ansor Menolak Kedatangan Rizik Shihab di Seluruh Indonesia, VIDEO
Pakar Hukum : Ahok Berpeluang Bebas Dari Tindak Pidana, Setujukan Anda?


“Soal materi ceramahnya itu akan kita lihat dulu, sebab bisa saja itu kan menjelaskan. Bukan menista, tapi menjelaskan,” imbuh dia.

Ma’ruf akan bertemu Rizieq dan menanyakan langsung soal dugaan penistaan agama tersebut. Ia berjanji akan menyelidiki kasus ini sehingga MUI baru bisa memberikan pendapat.

Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP-PMKRI) melaporkan Rizieq ke Polda Metro Jaya, Senin (26/12/2016), dengan pasal penodaan agama.

Ketua PP-PMKRI, Angelo Wake Kako, mengatakan laporan terhadap Rizieq tak ada hubungannya dengan kasus yang menyeret Ahok.

Namun, narasi perkara ini sama persis dengan apa yang menjerat Ahok.

“Kita wajib menghargai perbedaan itu dengan tidak mencampur terlalu jauh apa yang telah menjadi ruang privat agama orang lain. Terkait dengan keimanan Kristiani itu yang tahu hanya orang Kristiani, hanya orang Katolik. Siapa pun dia, kalau tidak tahu, mendingan diam,” ujar Angelo di Polda Metro Jaya.

PP-PMKRI resmi melaporkan Rizieq melanggar pasal yang sama dengan Ahok, yaitu Pasal 156 KUHP dan Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama.

Sama seperti Ahok, dugaan penistaan agama yang dilakukan Rizieq juga terekam dalam video yang beredar di media sosial.

Selain Rizieq, PMKRI melaporkan pemilik akun Instagram @fauzi_ahmad_fiiqolby dan akun Twitter @sayareya yang menyebarkan video itu di dunia maya.

Laporan terhadap Rizieq diterima polisi dengan nomor LP/6344/XII/2016/PMJ/Dit.Reskrimsus. PMKRI berharap Rizieq tak kebal hukum.

“Kita tidak akan melakukan demo yang besar-besaran ya, pada prinsipnya pressure pasti kita akan lakukan kepada pihak kepolisian karena ini hari ini bola ini sudah ada di tangan polisi. Harapan kami polisi juga harus cepat tanpa adanya pressure dari kelompok masyarakat,” ujar Angelo.

Sumber: http://www.wajibtau.com/berita/habib-rizieq-dituding-menistakan-agama-begini-komentar-ketua-mui-20287.html

Pernyataan Sikap GP Ansor Menolak Kedatangan Rizik Shihab di Seluruh Indonesia, VIDEO

Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama (GP Ansor NU) Provinsi Bangka Belitung hari ini mengadakan jumpa pers guna menolak kedatangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab di wilayahnya.

Setidaknya ada tujuh sikap penolakan dari hasil jumpa pers tersebut. Surat itu sudah ditandatangani Ketua Pimpinan wilayah GP Ansor Bangka Belitung, Masmuni Mahatma dan Kasatkorwil Banser, Irwandi Pasha di Pangkalpinang, 19 Januari 2017.

Melalui surat tersebut, GP Ansor Bangka Belitung berharap tujuh sikap tersebut dapat disebarkan, disampaikan dan ditindaklanjuti oleh Gubernur, Kapolda, Danrem 045 Garuda Jaya, Ketua DPRD dan seluruh jajarannya.

Baca Berita Lainnya: 
Ahok Dinyatakan 100 Persen Bersih Dari Korupsi Oleh KPK
Tuntut FPI Dibubarkan, Ratusan Ribu Rakyat Jawa Barat Padati Gedung Sate Hari Ini
ACTA Cabut Gugatan terhadap Ahok di PN Jakarta Utara
Ahok: Ada Yang Setuju Jika Saya Jadi Gubernur ?
Ratusan Anggota Ormas Tolak Kedatangan Habib Rizieq di Bandara Kualanamu
Habib Rizieq Dituding Menistakan Agama, Begini Komentar Ketua MUI
Pernyataan Sikap GP Ansor Menolak Kedatangan Rizik Shihab di Seluruh Indonesia, VIDEO
Pakar Hukum : Ahok Berpeluang Bebas Dari Tindak Pidana, Setujukan Anda?


Selain mengajukan penolakan, mereka juga berharap agar Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri bisa membubarkan ormas FPI dan sekutunya. Sebab, tindakan mereka selama ini dianggap sudah memecah belah umat Islam.

Berikut tujuh sikap yang dimaksud:

1. Demi keutuhan masyarakat Bangka Belitung, kami menolak perilaku sosial intoleransi, radikalisme, arabisme (sempit), terorisme dan segala bentuk kekerasan yang dibalut atas nama keagamaan.

2. Kami meminta kepada Gubernur, Ketua DPRD, Kapolda, Danrem 045 Garuda Jaya dan seluruh lapisan di lingkungan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk tidak membiarkan dan memberikan ruang bagi kelompok-kelompok sosial dan keagamaan yang bermimpi, berniat, apalagi memprakarsai tumbuhnya perilaku dan gerakan anti Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan UUD 1945.

3. Kami menolak kehadiran si Rizieq dan sekongkolnya di Bumi Serumpun Sebalai tanpa terkecuali, sebab si Rizieq telah mengobrak-abrik tatanan keutuhan berbangsa, bernegara, bermasyarakat hingga kerukunan umat dalam ke-Indonesiaan.

4. Kami meminta tegas kepada Kapolda dan seluruh jajaran pemerintahan di Kepulauan Bangka Belitung agar tidak sejenak pun memberikan si Rizieq menginjakan kaki apalagi sampai menyebarkan provokasi-provokasi yang cenderung merusak harmoni keumatan, kebangsaan, kenegaraan dan keindonesiaan.

5. Kami meminta kepada Presiden dan Kementerian Dalam Negeri untuk segera membubarkan kelembagaan FPI dan seluruh sekutunya dan memproses semua tindakan-tindakan anarkis yang selama ini mereka tebarkan baik secara langsung maupun tidak, dan dicabut status kewarganegaraannya tanpa kompromi.

6. Mengusut tuntas penghinaan terhadap pelaku yang telah menistakan dan mencoret-coret Bendera resmi Negara Republik Indonesia dengan hal-hal yang bertengangan dengan semangat Pancasila, UUD 1945, dan prinsip utuh NKRI.

7. Menindak tegas siapa saja elit birokrasi dan politik pemerintahan Kepulauan Bangka Belitung yang terlibat langsung atau tidak langsung memberikan fasilitas terhadap kelompok-kelompok keagamaan (Islam) radikal, fundamentalis, anarkis, tukang tebar caci maki, hina-penghinaan dan memprovokasi umat dengan dalil negara khilafah tanpa ampun.

Sumber: http://www.nahimunkarnews.com/2017/01/pernyataan-sikap-gp-ansor-menolak.html?m=1

Polda Bali Naikkan Status Kasus Jubir FPI Munarman ke Penyidikan

Kepolisian Daerah (Polda) Bali menaikkan kasus dugaan fitnah yang dilakukan Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman dari penyelidikan ke penyidikan. Hal tersebut diungkapkan Direktur Kriminal Khusus Polda Bali Kombes Pol Kenedy, Kamis (19/1).

Dia mengatakan, pihaknya sudah gelar perkara terkait kasus Munarman dengan Kapolda Bali Irjen Pol Petrus R Golose.

“Tadi pagi kita sudah gelar perkara dengan bapak Kapolda Bali, status kasus ini sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan,” kata Kenedy.


Dia menjelaskan, selain statusnya yang meningkat, polisi juga sudah memeriksa saksi-saksi ahli.

“Hari ini ada saksi ahli yang kami periksa. Ada ahli pindana, ahli bahasa dan ITE,” paparnya.

Munarman dilaporkan oleh elemen masyarakat lintas agama karena dianggap telah memfitnah pecalang. Dalam video yang berdurasi 1 jam 24 menit ini, Munarman mengatakan pecalang telah melarang orang muslim salat Jumat, dan petugas keamanan ada itu melempari rumah warga beragama Islam.

Polisi juga sudah memeriksa ketua pecalang yang ada di Bali. “Kami sudah periksa ketua pecalang juga,” tutupnya.

Sumber: http://www.wajibtau.com/berita/polda-bali-naikkan-status-kasus-jubir-fpi-munarman-ke-penyidikan-33918.html

Rizieq Tersangka, Jokowi Unjuk Gigi, SBY Ketar-Ketir

Rizieq Shihab akhirnya hampir pasti mengikuti jejak Ahok sebagai tersangka. Kalau Ahok menjadi tersangka penistaan agama, maka Rizieq akan menjadi tersangka penistaan Pancasila nantinya. Bedanya, sebelum Ahok menjadi tersangka, Rizieq harus mengerahkan jutaan massa 411 dengan biaya ratusan milliar Rupiah. Sementara untuk menjadikan Rizieq tersangka, tak perlu ada demo apapun dan hanya menelan biaya beberapa ribu Rupiah saja.

Informasi Rizieq sebagai tersangka diperoleh setelah Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kasus dugaan penodaan Pancasila dari penyidik Polda Jawa Barat. Dengan demikian status perkara yang menjerat pemimpin ormas FPI, Rizieq Shihab ini telah dinaikkan ke penyidikan.


“Jadi Kejati Jabar itu telah menerima SPDP atas nama tersangka Habib Rizieq, dua hari yang lalu,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kajati) Setia Untung Arimuladi, di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis, 19 Januari 2016 sebagaimana dilansir Liputan6.com.

Rizieq tersangka (tinggal menunggu pengumuman dari kepolisian), adalah keputusan terbaik di saat yang tepat. Jika Rizieq diproses saat dia menggelembung tinggi, maka ia akan memicu terjadinya kekacauan. Namun kini situasi telah berhasil dikendalikan oleh Jokowi dan Tito. Jadi proses hukum dan penetapan tersangka kepada Rizieq sudah tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Rizieq sudah lunglai alias pincang.

Selama ini laporan-laporan yang menjerat Rizieq terkesan ditunda. Akibatnya Rizieq dan FPI-nya terlihat semakin besar kepala. Rizieq terus merasa sebagai orang besar yang tak tersentuh hukum atau untouchable person. Mulut Rizieq pun terus lancang dan mengaum pedas. Ia melabrak siapa saja yang tidak sepaham dengan dia. Ia selalu berlindung di balik ayat-ayat suci agama untuk membungkam orang lain.

Tak dapat dipungkiri bahwa selama ini Rizieq adalah biang demo besar 411 dan 212. Ia adalah biang aksi-aksi anarkis, otak di balik gerakan-gerakan intoleran dan provokator SARA. Rizieq juga menjadi garda paling depan untuk menyerang terus-menerus Ahok. Dan iapun berhasil memaksakan kehendak kepada Ahok. Ahok tersangka. Akibatnya, Rizieq menjadi besar kepala dan terbang ke langit ketujuh.

Rizieq dengan pongah berdiri di atas hukum, di atas konstitusi dan menjadi orang yang paling benar. Itulah sebabnya Rizieq berani menghina agama Kristen, menghina Kapolda Metro Jaya dan hansip, menyerang Megawati dan mendikte Kapolri. Ia juga sebelumnya telah menghina Pancasila, dan sangat bernafsu melengserkan Jokowi.

Namun dunia tidak seperti yang diimpikan atau dibayangkan Rizieq. Masih ada langit di atas langit. Lewat mulutnya juga Rizieq akhirnya jatuh. Ternyata strategi Jokowi dan Tito untuk membiarkan proses hukum terhadap Ahok yang menjadi incaran utama Rizieq, menjadi titik balik kejatuhan Rizieq.

Ketika Jokowi berani membiarkan Ahok menjadi tersangka, maka ia tidak lagi tersandera pada kasus Ahok itu. Dengan demikian mudahlah bagi Jokowi untuk melakukan serangan balik kepada lawan-lawan politiknya termasuk kepada Rizieq Shihab.

Kunci kekalahan Riziq sebetulnya sudah mulai sejak Kapolri Tito yang cerdas, menetapkan 11 orang pelaku makar sebagai tersangka. Penetapan itu menghilangkan setengah moril Rizieq dan menakutkan orang-orang yang selama ini menunggangi Rizieq. Disusul kemudian Buni Yani dan sekarang menyasar kepada Rizieq sendiri. Rencana besar Rizieq untuk melengserkan Jokowi sebelumya, gagal total dan porak-poraknda.

Ternyata strategi jitu Jokowi yang tidak membela Ahok, dimaksudkan untuk memudahkan menekuk lawan-lawannya. Dengan ditetapkannya Ahok menjadi tersangka, maka tidak ada alasan lagi para lawan politiknya untuk menghantam langsung pemerintahan Jokowi. Nah, di sini Jokowi  memulai titik balik untuk melancarkan serangan balik mematikan terhadap lawan-lawannya.

Ibarat bermain catur, Jokowi rela mengorbankan kudanya demi men-skakmat raja lawan. Artinya Jokowi rela mengorbankan Ahok untuk mendapat korban lebih banyak dari lawannya. Ada korban dari pihak gue, tetapi gue juga akan memakan korban dari pihak loe. Begitulah bahasa gaulnya. Jadi sama-sama ada korban. Bedanya korban yang diincar Jokowi, pasti yang lebih gede.

Setelah Rizieq ditetapkan tersangka, maka selanjutnya Jokowi semakin memantapkan posisinya untuk menekuk lawannya yang lebih besar. Jokowi akan unjuk gigi dan melumat terus lawannya. Lalu siapa lawan yang lebih besar Jokowi? Apakah Rizieq? Jelas bukan. Rizieq jelas kecil karena yang membesarkan Rizieq adalah orang gede di belakangnya. Kalau begitu siapa orang gede di belakangnya? Apakah kelompok Pak Mantan?

Lalu bagaimana membidik orang gede di belakang Rizieq itu? Menggunakan strategi tebang satu-satu. Jokowi terlebih dahulu menekuk orang-orang di sekitarnya. Dan itu yang sudah dan sedang dilakukan. Sama seperti strategi sebelum menekuk Rizieq, maka kini Jokowi juga menerapkan strategi yang sama kepada orang gede. Kini orang-orang di sekitar Pak mantan satu-persatu ditekuk. Salah satunya adalah Rizieq.

Ke depan, jika orang-orang di sekitar Pak Mantan habis ditekuk, maka bisa jadi sasaran panah Jokowi selanjutnya akan tertuju kepada Pak Mantan. Kasus-kasus sebelumnya yang mengaitkan Pak Mantan seperti Century, kasus TPF Munir, kasus Antasari, kasus 34 proyek PLN yang mangkrak, akan mulai ditelusuri, diselidiki sampai lebaran kuda.

Penetapan tersangka Rizieq oleh polisi, jelas membuat  SBY sendiri yang akhir-akhir ini berseberangan dengan Jokowi, mati kutu dan mulai ketar-ketir. SBY yang berteriak lancang pada kasus Ahok demi memenangi puteranya pada Pilkada DKI, kini suaranya tidak lagi terdengar. Suara SBY tiba-tiba bisu dan tidak berteriak ketika Rizieq menista Pancasila. Hal itu jelas standar ganda. Dan kerena standar gandanya itu juga, SBY akan menjadi ketar-ketir sendiri. Begitulah kura-kura.

Sumber: https://seword.com/politik/rizieq-tersangka-jokowi-unjuk-gigi-sby-ketar-ketir/

Tanpa Basabasi! Kapolda Jawa Barat Nyatakan Siap Bubarkan Ormas Radikal FPI

Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan mengundang seluruh masyarakat khususnya warga Jawa Barat untuk berkumpul di Lapangan Gazibu kota Bandung, Jawa Barat pada hari Kamis 19 Januari 2017 terkait petisi untuk membubarkan FPI.

"Mari bersama sama bersatu untuk membubarkan ormas penista Pancasila, penista Budaya, pemecah persatuan NKRI," kata Anton Charliyan di Mapolda Jawa Barat, hari ini, seperti dikutip Humas Polda Jawa Barat.


FPI melaporkan Anton Charliyan ke Mabes Polri karena dituding bertanggung jawab atas bentrokan massa FPI dengan GMBI di depan Mapolda Jabar 12 Januari 2017, karena Anton merupakan pembina GMBI. Bentrokan itu terjadi usai Polda Jabar memeriksa Habib Rizieq dalam kasus penistaan Pancasila.

Anton Charliyan menyebar undangan terbuka tersebut bertajuk “Sawala Apel Akbar 191-999 masyarakat Jabar Bersatu".

Undangan terbuka tersebut, kata Anton ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat Jawa Barat lebih khusus kepada para Ulama, Pesantren, Masyarakat Adat, Tokoh Masyarakat, LSM, Ormas, yang berjiwa Nasionalis, Cinta Jawa Barat, cinta agama dan cinta kedamaian.

Selain menyebarkan undangan kepada seluruh pemuka agama, tokoh masyarakat, seluruh elemen masyarakat yang terkait, undangan tersebut pun disebarkan melalui akun Facebook milik anggota kepolisian jajaran polda Jawa Barat.

Sumber: http://www.pustakanews.com/2017/01/tanpa-basabasi-kapolda-jawa-barat.html

SBY Bersedia Bertemu Jokowi jika Diundang

Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersedia menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, Jokowi diharapkan mengirimkan undangan untuk beraudiensi kepada SBY yang juga Ketua Umum (ketum) Partai Demokrat (PD).

“Tidak ada yang salah kalau Pak Jokowi mengundang Pak SBY, tukar pikiran. Tentunya Pak SBY dengan senang hati datang ke Istana,” kata Wakil Ketum PD Syarief Hasan kepada SP, Jumat (20/1).

Menurutnya, SBY mempunyai pengalaman luar biasa memimpin Indonesia selama dua periode. Pengalaman itu pasti akan disampaikan kepada Jokowi apabila pertemuan dilaksanakan. “Bagaimana pun Pak SBY sudah 10 tahun jadi presiden. Banyak keberhasilan yang sudah pernah dicapai, sekali pun ada yang belum,” ujar anggota Komisi I DPR ini.


Dia menegaskan, hubungan SBY dan Jokowi sangat baik. Diungkapkan, begitu terpilih sebagai presiden, Jokowi diterima SBY dengan acara kenegaraan. “Luar biasa penerimaan Pak SBY saat itu. Hubungannya baik sekali,” tegasnya.

Dia menjelaskan, SBY memahami kesibukan seorang presiden. Karena itulah, SBY tidak akan mengirimkan undangan untuk bertemu Jokowi. “Tentunya harus sangat pas kalau Pak Jokowi yang memberikan undangan. Sangat senang hati Pak SBY menerima undangan itu,” jelasnya.

Seperti diketahui, Jokowi bertemu dan berdiskusi dengan Wakil Presiden (wapres) RI keenam Try Sutrisno dan Presiden RI ketiga BJ Habibie di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/1). Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, pertemuan tersebut merupakan permintaan langsung dari Try dan Habibie. Dijelaskan, pihak Istana Kepresidenan langsung mengatur jadwal pertemuan.

“Kebetulan Pak Try Sutrisno dan Pak Habibie kan memang mengajukan permohonan audiensi kepada Pak Presiden dan langsung kita jadwalkan,” kata Pratikno di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (19/1).

Menurut Pratikno, pihaknya belum menerima permintaan audiensi dari mantan presiden maupun mantan wakil presiden lain, termasuk SBY. Apabila ada permohonan, dia menegaskan kembali bahwa secepatnya akan ditindaklanjuti. “Langsung kita respons,” tegasnya.

Dia menambahkan, prosedur pengajuan permohonan dapat melalui surat. “Telepon ke saya juga bisa,” imbuhnya.

Sumber: http://www.beritasatu.com/nasional/410240-sby-bersedia-bertemu-jokowi-jika-diundang.html

Kapolri Tolak Kasus Rizieq FPI Diselesaikan Kekeluargaan

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengisyaratkan menolak permintaan pimpinan Front Pembela Islam, Rizieq Shihab, agar kasus-kasus yang tengah membelitnya diselesaikan secara kekeluargaan. Kasus-kasus yang tengah dihadapi seperti penodaan agama dan penistaan Pancasila.

Tito mengatakan, ia belum menerima langsung keinginan Rizieq agar diselesaikan secara kekeluargaan. Namun, penyelesaian secara kekeluargaan bisa dilakukan, asal pelapor berkeinginan juga.


"Tergantung pelapornya, apakah mau diteruskan atau tidak. Tapi, ini kan sebetulnya bukan tindak pidana aduan ya. Artinya, polisi bisa jalan terus. Tapi, ada yang namanya restorative justice. Kalau dalam kasus-kasus yang ringan pelapor menyatakan selesai, ya selesai," jelas Tito di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Kamis 19 Januari 2017.

Hanya, menurut dia, biasanya jalur damai bisa dilakukan dalam kasus yang kecil. Sementara, kasus-kasus yang menyeret Rizieq Shihab ini terbilang besar, karena dilaporkan di banyak daerah.

"Ini kan sensitif. Kalau dilihat, bahwa penolakan massa dan suara publik mengenai Pancasila ini kan kita lihat ada di mana-mana. Bukan hanya di Jawa Barat. Saya dengar, ada di Kalimantan, Sulawesi. Di Bali lain kasusnya. Di NTT, di Papua, suaranya sangat banyak sekali," jelasnya.

Atas laporan-laporan itu, penyelidikan bisa terus dilakukan. Karena, memang banyak suara publik yang menginginkan proses hukum tetap dilakukan. "Kami mendengar suara publik juga," ungkapnya.

Sekadar informasi, Rizieq meminta kepada polisi agar perkara yang membelitnya diselesaikan secara kekeluargaan. Perkara yang dimaksud adalah semua kasus yang sudah dilaporkan ke polisi.

Rizieq juga pernah mengatakan, ia siap membuka ruang dialog dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarno Putri. Meskipun, kata Rizieq, dari hasil video ceramah, Megawati diduga menistakan agama dan suku bangsa.

"Alangkah baiknya didialogkan secara kekeluargaan. Mungkin kami yang salah paham pidatonya Bu Mega, ya kami minta maaf. Tapi, andai kata Bu Mega yang salah ucap, ya harus ada klarifikasi. Kan bagus begitu," kata Rizieq. (ren)

Sumber: http://m.news.viva.co.id/news/read/872882-kapolri-tolak-kasus-rizieq-fpi-diselesaikan-kekeluargaan?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

Ini Cerita Giring ‘Nidji’ Sidak Ke Rusun Dan Dapat Info Ternyata Ahok Bayari Sewa Warga Rusun Jatinegara

Penyanyi Giring Ganesha mengisahkan dirinya sempat bertandang ke Rusun Jatinegara Barat, Jakarta. Hal itu dilakukan vokalis grup band Nidji tersebut setelah mendengar kabar mengenai penghuni rusun yang diusir lantaran tak mampu membayar sewa.

“Waktu itu, saya pernah ke Rusun Jatinegara Barat. Saya datang ke sana iseng karena saya baca di Facebook, katanya, warga yang nggak mampu, lansia, pada di-kick out semua. Saya datang, dong. Itu, di Facebook, teman saya maki-maki pemerintah. Saya nggak mau komentar, nggak mau apa, saya mau lihat langsung,” tuturnya mula-mula ketika ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.


Demi memenuhi keingintahuannya akan kebenaran kabar tersebut, setelah tiba, Giring pun menanyakan pada petugas di sana mengenai nasib penghuni rusun yang kediamannya disegel lantaran belum membayar sewa.

“Saya datang langsung. Saya tanya, ‘Memang benar?’ ‘Ya benar, kalau nggak bayar, dikasih segel bahwa belum bayar.’ ‘Terus, kalau nggak bisa bayar, gimana?’ ‘Yang muda-muda pasti bisa bayar karena kerja.’ ‘Terus, yang tua-tua, lansia, yang udah nggak bisa kerja, gimana?'” ucap Giring menirukan pembicaraannya dengan si petugas saat itu.

Tak disangka, petugas tersebut memberi tahu bahwa Gubernur DKI Jakarta nonaktif alias Ahoklah yang membayar sewa bagi para lansia yang tak lagi mampu bekerja.

“Tahu, nggak, siapa yang biayai? Pak Ahok. Pakai duitnya sendiri. Itu orang dinas yang lagi jaga di situ yang bilang,” ujar Giring.
Sayangnya, Giring memilih untuk tak menyebarluaskan apa yang diketahuinya tersebut melalui media sosial untuk mengklarifikasi kabar yang beredar.

“Nggak. (Kalau posting untuk klarifikasi), nanti makin panas. Jadi mendingan, ya, udahlah, mendingan saya tahu secara pribadi saya aja,” kata Giring.

Setelahnya, ia pun menunjukkan foto-foto yang sempat diambilnya ketika bertandang ke Rusun Jatinegara Barat.

“Mending saya kasih lihat fotonya ajalah. Bayangin, dikasih dokter gigi gratis, kesehatan gratis. Di sini, orang beli daging Rp30 ribu. Bersih. Lantai dua nanti dipakai untuk jualan. Ada perpustakaan, ini gratis, nih,” papar Giring sambil menunjukkan foto-foto terkait.

http://hendonesia.com/berita/ini-cerita-giring-nidji-sidak-ke-rusun-dan-dapat-info-ternyata-ahok-bayari-sewa-warga-rusun-jatinegara/2801.html